JAKARTA - PNS di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PNS Kementerian akan kerja dari rumah alias work from home (WFH). Kebijakan WFH ini untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dengan kapasitas 50% mulai september 2023 mendatang.
Kabarnya disampaikan oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai rapat terbatas (ratas) Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Kepresidenan, Jakarta
Harapannya, kebijakan WFH ini bisa mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan di Jakarta dan polusi udara bisa ditekan. merangkum dari fakta Okezone, Minggu (20/8/2023).
1. Jakarta Sebagai Kota Tercemar di Dunia
Jakarta mendapat predikat sebagai kota paling tercemar di dunia karena kualitas udara di Ibu Kota Negara buruk dan tidak sehat.
Asap kendaraan bermotor dinilai menjadi faktor terbesar yang menyebabkan polusi tersebut.
Sepeda motor yang pada 2022 volumenya mencapai 19,2 juta dari total 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Sementara, data Air Quality Index (AQI) mencatatkan bahwa kualitas udara Jakarta berada di angka 156 yang terkategori tidak sehat.
2. Uji Coba WFH
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, uji coba akan berlangsung selama 3 bulan dimulai September sebagai salah satu upaya menekan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga telah memberikan keleluasaan terkait jam kerja ASN. Menurutnya, kesempatan yang ada akan dimanfaatkan dengan melakukan penerapan hybrid working yakni setengah WFH dan sisanya work from office (WFO) pada September mendatang.
"Kan gini, MenPAN memberikan keleluasaan waktu antara bisa jam 8 tambah sejam jadi jam 9. Antara jam 8 dan jam 10 ini Pemda manfaatkan untuk bisa berbagi yang masuk 50%, yang WFH 50% setidaknya mengurangi kemacetan," ujarnya.
3. Rekayasa Cuaca
"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek," kata Jokowi dalam arahannya pada ratas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka.
Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Jokowi mengakui hal tersebut memerlukan anggaran, dirinya meminta untuk dipersiapkan.