Keputusan Gugatan PKPU PTPP Dinilai Langgar Undang-Undang
JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan mengajukan kasasi atas putusan PN Niaga Makassar soal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh CV Surya Mas terhadap perseroan.
Di mana CV Surya Mas menggugat PTPP, pada 9 Desember 2022 di PN Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 361/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Adapun gugatan yang diajukan sebesar Rp3,1 Miliar. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Sabtu (2/9/2023).
Ahli Hukum Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar menilai kasus PN Niaga Makassar yang mengabulkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).
Dirinya menilai, keputusan Majelis Hakim PN Niaga Makassar terkait gugatan pemohon PKPU dari CV Surya Mas terhadap PTPP dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku terutama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
Menurutnya, keputusan tersebut memiliki anomali hukum di antaranya yaitu, secara domisili Perseroan berada di Jakarta Timur namun permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Niaga Makassar, nilai yang dimohon tidak memiliki dasar dan penjelasan karena nilai yang diajukan merupakan denda dan bunga yang dihitung secara sepihak, serta CV Surya Mas sudah mengalihkan hak tagih kepada pihak krediturnya (Bank), di mana poin anomali ini seharusnya tidak memenuhi syarat untuk adanya putusan oleh Majelis Hakim.
"Secara Peraturan Perundangan seharusnya permohonan PKPU ini ditolak karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PKPU karena tempat kedudukan PTPP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan berada di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," ujarnya
Seharusnya Putusan PKPU ini juga tidak bisa dikabulkan oleh Majelis, karena PTPP telah membayar lunas seluruh kewajibannya sehingga utang yang dimaksud dalam permohonan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
"Jika CV Surya Mas merasa ada hak – hak yang masih belum selesai, seharusnya penyelesaiannya melalui upaya hukum perdata melalui Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Niaga.
