Ingat! Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Disubsidi
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Kemungkinan besar tarif yang akan ditetapkan sesuai dengan usulan KCIC.
Dirut Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, keputusan ini didapat dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan bahwa alokasi untuk subsidi KCJB tidak ada.
"Nggak-nggak. Pak Menhub udah bilang tidak ada alokasi dana subsidi untuk kereta api cepat," katanya, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Adapun ketika ditanyai terkait pertimbangan diberikannya subsidi, Dwiyana mengatakan bahwa keputusan itu ada di Kemenhub sebagai regulatornya.
"Tanya Kemenhub dong kan regulator. Kami dari awal ikutin regulasi pemerintah," katanya.
Sementara tarif KCJB yang diusulkan pihaknya yakni sebesar Rp250 ribu. Itupun tarif masih belum termasuk KA Feeder dari Padalarang ke Stasiun Bandung.
"Itu yang kita usulkan salah satunya begitu, kan nanti ada ketetapan dari Kemenhub. Ini lagi kita diskusikan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pengoperasian moda transportasi lintas rel terpadu (LRT) diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.
“Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan,” ucap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/08/2023).
Untuk menarik minat masyarakat, Jokowi meminta pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
“Oleh sebab itu, perlu PSO, ada subsidi baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” tuturnya.
(Feby Novalius)
