JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan saat ini terdapat beberapa kendala dalam penerapan teknologi Tol Nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menjelaskan, beberapa kendala terhambatnya penerapan teknologi tol nir sentuh, seperti skema pengambilan keuntungan, karena penerapan teknologi ini merupakan investasi penuh dari swasta, sehingga memerlukan imbal hasil.
"Ini kan masalah bisnis, kalau berhenti (progresnya) itu berarti ada yang secara bisnis tidak pas, kalau bisnis harus ada untung, kalau tidak untung ya ngapain bisnis," ujar Hedy di Kompleks DPR RI, Rabu (6/9/2023).
Di samping itu, masalah lain juga datang dari sisi pengaplikasian teknologi tol nir sentuh itu sendiri. Mengingat teknologi ini merupakan hal yang baru di Indonesia, dikhawatirkan belum terlalu cocok, dari sisi sosial masyarakat maupun secara keekonomian bagi pengusaha jalan tol.
Maka dari itu, Hedy mengtakan penerapan teknologi tol nir sentuh bakal dilakukan secara hybrid, alias ada masa transisi sebelum melepas sepenuhnya palang-palang di gerbang tol. Skema transisi itulah yang selama ini belum ada dalam kontrak pengusahaan tol nir sentuh antara PT Roatex Indonesia dengan Pemerintah.
"Masalahnya itu kan karena memang kita belum bisa menerapkan sistem yang kita rancang dari awal, kita ada yang namanya transisi, transisi ini kan sebelumnya tidak ada dalam kontrak, ini kita harus bertemu untuk bicara masalah transisi ini seperti apa," lanjutnya.