JAKARTA - Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mengarahkan badan-badan federal untuk bersiap menghadapi penghentian kegiatan pemerintahan atau shutdown pada Jumat, 22 September 2023.
Di mana pengarahan tersebut diberikan setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Faksi Republik pergi keluar Kota Washington untuk berakhir pekan tanpa menghasilkan rencana terkait pendanaan pemerintah dan mencegah terjadinya gangguan terhadap layanan federal yang merugikan secara politik dan ekonomi.
BACA JUGA:
Penutupan operasi pemerintahan federal setelah 30 September tersebut nampaknya sudah pasti kecuali Ketua DPR Kevin McCarthy bisa membujuk para politisi sayap kanan Partai Republik yang ‘mbalelo’ untuk mengizinkan Kongres menyetujui langkah pendanaan sementara.
Untuk pendanaan sementara itu berfungsi untuk mencegah penghentian kegiatan pemerintahan ketika pembahasan berjalan.
Namun sebaliknya, dia malah meluncurkan rencana yang jauh lebih ambisius untuk mencoba meloloskan beberapa rancangan undang-undang pendanaan setelah DPR kembali bersidang pada Selasa (26/9/2023), hanya tersisa lima hari untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.
BACA JUGA:
“Kami memiliki anggota yang bekerja, dan mudah-mudahan kami dapat bergerak maju pada Selasa untuk meloloskan rancangan undang-undang ini,” kata McCarthy kepada wartawan di Gedung Capitol dilansir VOA di Jakarta, Minggu (24/9/2023).
McCarthy mengisyaratkan preferensinya untuk menghindari penutupan pemerintahan. Tetapi sayap kanan dari mayoritas DPR berhasil mengambil kendali.
“Saya masih percaya jika Anda menutup diri, Anda berada dalam posisi yang lebih lemah,” katanya.