Peringatan! Pendapatan Negara Jangan Digunakan Beli Barang Impor
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan kepada semua pejabat pemerintah pusat dan daerah agar tidak menggunakan pendapatan negara untuk membeli barang impor.
“Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor,” kata Jokowi, saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Jokowi juga meminta prioritas belanja produk dalam negeri dilakukan di semua unsur dinas. Hal itu karena jika jajaran pemerintah masih mengutamakan produk impor, maka belanja negara tidak dapat memberikan faktor pemacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM.
“Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM, perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah bener seperti ini? Ini saya ingatkan,” ujar Jokowi.
Juga mengaku sedih bila ada pendapatan negara yang dikumpulkan di APBN dan APBD, serta penyertaan modal ke BUMN, digunakan untuk membeli barang impor.
“Gak bener, mengumpulkan (pendapatan negara) sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (perusahaan asing). Sedih saya,” kata dia.
Adapun realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69%, sedangkan APBD 56%.
“APBD lebih rendah lagi 56%, gak tau yang dibeli ini apa kok baru 56%. Realisasi belanja produk dalam negeri, kita pantau terus sekarang ini sudah gampang sekali dengan adanya digital,” kata dia.
(Feby Novalius)
