Jokowi Kejar Target 2,5 Juta Jaringan Gas pada 2024
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG.
"Tadi disampaikan bahwa beban fiskal ini terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi dan di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton. ini yang subsidi dan yang non subsidi itu turun nterus," ujar Airlangga di Istana Negara Jakarta, Kamis (12/10/2023).
BACA JUGA:
Untuk yang tahun kemarin, dia menyebut bahwa jumlahnya sekitar 580 ribu.
Sedangkan tahun ini subsidinya diperkirakan mencapai Rp117 triliun. Untuk progres jaringan gas selama ini sambungan rumahnya baru mencapai 835 ribu rumah, dimana 241 ribu rumah di antaranya itu dari PGN pendanaannya, sedangkan 594 ribu rumah dari pemerintah.
"Nah tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Caranya tentu dengan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," ungkap Airlangga.
BACA JUGA:
Dia mengatakan pengembangan ini membutuhkan revisi dari Perpres, sehingga dalam Perpres nanti akan ditunjuk menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU. Kemudian, yang kedua juga terkait dengan harga gas.
"SKK Migas nanti akan diberi tugas untuk menjadi agregator agar mensuplai LPG di angka 4,72 USD per MMBtu.
"Yang ketiga, bapak Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan LPG, lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini ini bisa terus didorong, yang tentu harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. Beberapa hal itulah yang tadi diminta untuk segera difinalisasi," pungkas Airlangga
(Zuhirna Wulan Dilla)
