JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, mengakui Indonesia dan negara di Asia Tenggara (ASEAN) terkendala menangani sampah atau plastik laut.
Dua kendala utamanya terkait pendanaan dan infrastruktur. Karena itu, kapasitas negara-negara Anggota ASEAN dalam menangani sampah masih menghadapi kesulitan yang berarti.
"Saat ini kapasitas negara-negara anggota ASEAN dalam menangani sampah masih menghadapi kesulitan, seperti kapasitas pembiayaan dan infrastruktur," ujar Erick dalam gelaran Asean Conference On Combating Plastic Pollution, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Namun demikian, Erick percaya bahwa Indonesia dan negara ASEAN memiliki rencana besar untuk menangani perkara tersebut. Berbagai solusi pun tetap ditempuh.
"Namun, saya yakin kita semua bekerja keras untuk menemukan solusi masalah sampah ini. ASEAN memiliki rencana aksi regional sampah laut dan kerangka ekonomi sirkular untuk komunitas ekonomi ASEAN," tuturnya.
Volume limbah padat dan sampah laut yang dihasilkan di seluruh Asia Tenggara telah meningkat pesat di tahun-tahun ini.
Erick menyebut beberapa tahun terakhir hanya enam negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura menghasilkan 243 juta ton.
Di lain sisi, lanjut dia, inisiatif harus menjadi kekuatan bagi ASEAN untuk bekerja secara kolaboratif dalam menangani polusi plastik.