Disuruh Jokowi Bayar Utang Bulog Rp16 Triliun, Sri Mulyani Tunggu Audit BPKP
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun.
Menyikapi perintah tersebut, Sri Mulyani mengaku sedang menunggu hasil audit dari BPKP.
"Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujar Sri di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Dia mengatakan, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga kemudian tagihannya bisa disampaikan kepada pihaknya.
"Namun ini harusnya tidak dipermasalahkan atau tidak ada masalah, karena Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market menggunakan data perbankan yang kemudian kita akan tengok," ungkap Sri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan bahwa stok beras di Bulog per 2 November 2023 adalah sebesar 1.442.945 ton.
"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta.
Dari Bulog, sebut dia, ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun.
"Jadi totalnya ada sekitar Rp19,1 triliun dan pak Presiden meminta bu Menkeu untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," tambah Airlangga.
(Feby Novalius)
