"Proposal PLN untuk mereduksi emisi karbon PLTU melalui skema pengurangan capacity factor (CF), misalnya. Ini lebih realistis dari sisi pendanaan, ketimbang program pensiun dini PLTU yang menggunakan dana APBN," jelasnya.
Mulyanto juga meminta Pemerintah jangan memboroskan dana APBN di saat keuangan negara sedang kembang-kempis, baik untuk suntik mati PLTU ataupun subsidi kendaraan listrik. Sebab yang berkepentingan terhadap program NZE ini bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain. Biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama.
“Masak kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini?,” tegas Mulyanto.
Mulyanto pun mengaku khawatir kalau pendekatan seperti ini berlanjut APBN kita akan jebol, pembiayaan sektor lain terbengkalai. "Ujung-ujungnya tarif listrik naik dan masyarakat lagi yang dirugikan," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)