10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMKM Terkendala, Partai Perindo Beri 4 Catatan Penting

"Begitupun dengan manfaat bagi sertifikasi ini, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan sertifikasi halal UMKM akan lebih diterima di pasaran terutama di kalangan konsumen muslim di pasar domestik maupun internasional," tuturnya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan, salah satu faktor yang menjadi penghambat realisasi pemberian 10 juta sertifikasi halal pada pelaku UMKM yakni tenggat waktu yang ditetapkan dinilai terlalu dekat.

Menurut Abdul Khaliq, kegagalan ini karena perencanaan yang kurang matang dan tidak mempertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh secara langsung pada realisasi target sertifikasi halal.

Untuk itu, lanjut Abdul Khaliq, agar akselerasi dari realisasi pemberian sertifikasi halal sesuai target, maka perlu dilakukan revisi kebijakan terhadap rencana realisasi sertifikasi ini dengan mempertimbangkan empat faktor.

Pertama, kata Abdul Khaliq, SDM yang tersedia, perlu tambahan tenaga relawan ganda transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro).

Sebab, saat ini ada 150 relawan ganda transfumi yang telah berhasil menerbitkan lebih dari 370 ribu MIB dan 55 ribu sistem jaminan produk halal atau SYPH sepanjang tahun 2023.

"Jadi penambahan relawan ini penting untuk percepatan target," ujarnya.

Kedua, pastikan tenggat waktu yang baru disertai dengan pengawasan yang tepat agar target bisa tercapai.

Ketiga, perlunya biaya yang memadai untuk mendukung sertifikasi halal bisa selesai sesuai target yang ditentukan.

"Terakhir, birokrasi yang perlu disederhanakan dan tidak berbelit-belit. Dengan birokrasi yang sederhana, maka akan mempercepat proses pencapaian target, dan tentu harus dengan dukungan regulasi yang mendukung upaya percepatan sertifikasi halal," tandasnya.

(Taufik Fajar)