Kemenhub Kaji Usulan Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo
JAKARTA - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terkait usulan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau yang sering disebut Whoosh, di daerah Kopo, Bandung.
"Tunggu kajian dulu kan nggak bisa kita putuskan gitu. kan kita bicara kereta cepat, bicara waktu perjalanan, jarak," kata Risal saat ditemui di Stasiun Halim LRT Jabodebek, Kamis (7/12/2023).
Selain itu, Risal mengatakan tersebut perlu melibat berbagai stakeholder terlait. Hal ini berkaitan dengan lahan dan lainnya.
"Kan ada pemilik lahannya juga ya posisi itu. Kita belum bisa bicara banyak tentang itu," katanya.
Adapun sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau yang sering disebut Whoosh, di daerah Kopo, Bandung.
Ia menyampaikan ini dalam diskusi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.
“Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung,” ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta.
Mengenai konektivitas, menurut Moeldoko, upaya peningkatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan didapat oleh penumpang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.
“Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar,” imbuhnya.
Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut akan dilakukan tentu harus memperhatikan dampak yang positif terhadap masyarakat. “Silahkan dipersiapkan kajiannya,” tutup Moeldoko.
Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan bahwa usulan pengembangan stasiun kereta api cepat di daerah Kopo, sudah menjadi pertimbangan. Namun belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.
“Terdapat lahan sekitar 30 hektar di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu,” ujarnya
(Taufik Fajar)
