RI Kembangkan Pembiayaan Inovatif, Ini Keuntungannya
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengembangkan inovasi pembiayaan APBN melalui berbagai instrumen, di antaranya melalui obligasi negara dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Kepala Seksi Pengelolaan Risiko Pasar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Ardhitya Kurniartanto menjelaskan, penerbitan obligasi negara memberikan alternatif pembiayaan bagi APBN, sehingga kita tak lagi bergantung pada pinjaman luar negeri.
"Kita mulai berkembang untuk menggunakan alternatif pembiayaan tidak lagi bersumber dari (pinjaman) luar negeri saja, tetapi juga menggunakan sumber-sumber dalam negeri melalui penerbitan obligasi negara," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Seperti diketahui, posisi utang Indonesia per 31 Oktober 2023 mencapai Rp7.950,52 triliun. Angka ini sekitar 37,68% dari Gross Domestic Product (GDP). Jauh di bawah ambang batas yang diperbolehkan UU Keuangan Negara, yaitu 60% dari GDP.
Dari total utang tersebut, SBN menempati porsi terbesar yaitu, 88,66% dan pinjaman, baik dalam dan luar negeri, sebesar 11,34%. Adapun dari sisi SBN, mayoritas berasal dari domestik 71,41% dan SBN valas 17,25%.
