Soal Pendanaan Proyek LRT Bali, Ini Kata Menhub
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan rencana pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Denpasar Bali.
Pada proyek ini, Menhub mengatakan, pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas yakni sebesar 51%, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49%.
"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), pak Gubernur Bali dan pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Menhub dalam keterangan tertulis Senin (18/12/2023).
Adapun skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.
Menhub berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Pasalnya kata Menhub, dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali yang jika tidak diselesaikan akan menjadi boomerang bagi Bali sendiri.
"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," kata Menhub.
Sementara Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern.
"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.
Pemprov Bali sendiri saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park.
(Taufik Fajar)
