Skema Power Wheeling di RUU EBET Jadi Diterapkan?
JAKARTA - Pemerintah memasukkan skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET)
Penerapan power wheeling dinilai harus dipercepat karena dibutuhkan untuk mengatasi masih seringnya listrik padam di berbagai wilayah.
"Padahal dibutuhkan untuk menciptakan good governance dan reformasi pelayanan publik terkait listrik. Makanya dari sudut pandang kebijakan publik, power wheeling perlu dipercepat, harus didorong," kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Dia mencontohkan masih banyaknya wilayah di Indonesia yang mengalami listrik padam sebagai dampak masih kurangnya good governance yang berkaitan dengan transparansi, akuntabel dan sebagainya.
"Seharusnya dengan good governance yang baik, tidak perlu ada pemadaman listrik seperti sekarang," ujar Trubus yang juga pakar kebijakan publik Universitas Trisakti.
Menurutnya, seringnya pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat karena tidak hanya merusak berbagai peralatan namun juga mengganggu aktivitas salah satunya di sektor transportasi kereta api.
Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan perusahaan swasta atau independent power producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.
Pemadaman listrik, disebutkannya masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada 3 Januari 2024 terjadi selama 27 jam.
Begitu pula beberapa wilayah di Batam pada 4 Januari 2024 yang dinilai berpotensi menyebabkan gangguan serius dalam pelayanan suplai air bersih karena produksi air harus terhenti saat terjadi pemadaman listrik.
Padahal, proses pengambilan air hingga penjernihan memerlukan waktu tidak sebentar dan terus-menerus. Pemadaman tersebut, juga dikatakan merusak sejumlah peralatan di sumur air bawah tanah.
Oleh karena itu dia berharap, penerapan power wheeling harus segera dilakukan. Keberadaan swasta pada skema power wheeling, menurutnya, akan mengurangi beban PLN dan mendukung BUMN tersebut dalam meningkatkan pelayanan selain itu memacu BUMN tersebut untuk meningkatkan tata kelola.
"Pelayanan publik dalam hal kelistrikan akan terpenuhi dengan baik. PLN tetap leading dan semakin berdaya saing. Sedangkan swasta akan menjadi komplementer untuk mendukung PLN," katanya.
