"Banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pekerjaan penuh waktu, dan membayar pajak untuk setiap euro yang mereka peroleh dari pekerjaan. Saya melihat ini sebagai kegagalan politik, dan jika politik gagal maka warga negara harus menanggungnya sendiri," jelasnya.
Direktur Pelaksana Foresight Institute Christoph Hofinger mendukung kegiatan Marlene. Dia mengatakan, dewan yang akan mendistribusikan kembali uang ahli waris tersebut akan terdiri dari 50 orang, dari semua kelompok umur, negara bagian, kelas sosial, dan latar belakang.
"Kelompok tersebut akan diminta untuk menyumbangkan gagasannya guna bersama-sama mengembangkan solusi demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan," tutur Christoph.
Mereka juga akan mengambil bagian dalam pertemuan di Salzburg dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil dari bulan Maret hingga Juni 2024.
Penyelenggara mengatakan pertemuan tersebut akan bebas hambatan dengan penitipan anak dan penerjemah jika diperlukan. Biaya perjalanan sudah ditanggung dan peserta akan menerima USD1300 setara Rp20,2 juta untuk setiap akhir pekan.
"Saya yakin bahwa diskusi mereka menjadi pengabdian bagi demokrasi sehingga mereka harus diberi kompensasi yang layak atas hal tersebut.
Meskipun begitu, masih tidak jelas mengenai proporsi warisannya yang dibagikan, walaupun pada 2021 dia mengatakan bahwa akan membagikan 90% dari warisannya tersebut. Warisan ini hanya keberuntungan sebagai lotre kelahiran.
Timnya belum menginformasikan seberapa besar hambatan yang ia alami meskipun ia masih memiliki penyangga finansial.
Enam belas tahun lalu Austria menghapus pajak warisan, pajak ini menjadi perdebatan. Salah satu partai besar di Austria, Social Democrats menginginkan pajak tersebut diberlakukan kembali.
Pemimpin Social Democrats Andreas Babler mengatakan bahwa dia ingin hal tersebut menjadi syarat utama bagi kemungkinan perundingan koalisi, setelah pemilihan umum Austria berikutnya yang dijadwalkan akhir tahun 2024.
Namun People's Party yang konservatif, yang merupakan mitra senior dalam pemerintahan koalisi Austria dengan Greens, telah menolak usulan tersebut.
Sekretaris Jenderal partai tersebut, Christian Stocker, mengatakan meski Babler ingin lebih membebani masyarakat dengan pajak kekayaan dan warisan, People's Party menolak pajak baru, masyarakat harus mendapatkan lebih banyak pendapatan bersih.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)