Saran Ekonom agar Penyaluran Bansos Tak Dipolitisasi
Ninasapti pun menyampaikan tentang PSN bahwa terdapat empat undang-undang yang menjadi landasan investasi, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyoroti pentingnya melihat peran pusat dalam proses PSN, dengan fokus pada kewenangan pusat dan daerah.
"Dalam konteks undang-undang Cipta Kerja, Triaswati menggarisbawahi kompleksitasnya terutama terkait PSN yang kuat, namun perlu diawasi dan dievaluasi agar sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial," ujarnya.
Selain itu, dia membahas relevansi undang-undang KPK dalam konteks transparansi dan pencegahan korupsi serta pentingnya mengkaji undang-undang kesehatan dan pertambangan (Minerba) untuk mencapai keadilan sosial dan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
(Feby Novalius)
