Makan Siang Gratis Bergantung pada Impor Pangan? Ini Kebutuhan dari Beras hingga Daging Sapi
Sementara itu, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang fokus pada isu kesehatan masyarakat-- meragukan program sebesar itu efektif untuk mencapai target utamanya, yakni perbaikan gizi dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Meski demikian, program yang menjadi janji politik Prabowo-Gibran ini akan dibahas dalam rapat kabinet pada Senin (26/2/2024) untuk pertama kalinya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan makan siang gratis menjadi salah satu yang dibahas dalam rapat soal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPFK) 2025.
Sejauh ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran memperhitungkan bahwa program ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun untuk berjalan penuh pada 2029.
Namun untuk tahap awal program ini, yang rencananya akan dimulai pada 2025, butuh anggaran sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun.
Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko memaparkan bahwa setiap tahunnya akan diperlukan pasokan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, serta 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Dengan skala program sebesar itu, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini menurut para pakar?
Bagaimana beban anggaran yang mesti ditanggung?
Dalam keterangannya kepada media, Budiman Sudjatmiko mengatakan butuh alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun-Rp60 triliun dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp100 triliun-Rp120 triliun pada tahun pertama program ini dimulai.
Menurutnya, itu karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan untuk program ini.
Namun ekonom Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan butuh waktu lama untuk mencapai apa yang diutarakan oleh Budiman. Apabila program ini akan segera diimplementasikan, pendanaannya kemungkinan tetap bertumpu pada APBN.
Persoalannya menurut Esther, ruang fiskal yang tersedia sangat sempit. Tanpa program ini saja, APBN 2023 sudah defisit sebesar Rp347,6 triliun.
Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 38%. Sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun.
Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar Rp450 triliun. Itu berarti setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah Rp3.325 triliun.
Jika makan siang gratis nantinya dibiayai seutuhnya oleh APBN, program tersebut akan menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial.
Padahal anggaran pendidikan yang porsinya sudah mencapai 20% dari APBN saja masih belum mumpuni untuk menuntaskan persoalan pendidikan di dalam negeri.
“Implikasinya belanja pemerintah untuk program-program lainnya akan semakin terbatas. Itu berarti pemerintah tidak bisa leluasa menggunakan anggarannya,” kata Esther.
Menurutnya, program ini secara sekilas memang terlihat “berpihak” pada rakyat dan populis. Namun Esther mengingatkan bahwa ada risiko jangka panjang yang dapat membebani keuangan negara.
Salah satu solusi untuk menutupi defisit itu adalah dengan menambah utang yang akan menjadi beban jangka panjang. Opsi lainnya, menurut Esther, pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang. Namun, itu akan memicu inflasi.
Rencana untuk mengefektifkan anggaran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran pun perlu dilakukan secara berhati-hati. Sebab dampaknya bisa memicu inflasi dan kenaikan biaya hidup.
Menambah ruang fiskal dengan meningkatkan rasio pajak juga bukan hal mudah yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Selain itu, Esther meragukan program konsumtif semacam ini bisa memberikan efek ganda pada perekonomian Indonesia.
“Seharusnya masyarakat diberi kailnya, bukan ikannya. Itu akan lebih produktif kalau Rp120 triliun sampai Rp450 triliun itu digunakan untuk investasi di bidang pendidikan dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya,” ujar Esther.
Seberapa realistis klaim untuk tidak impor?
Salah satu klaim yang pernah diutarakan oleh TKN Prabowo-Gibran adalah bahwa program makan siang gratis ini akan "menyerap produksi pangan dari petani lokal", bukan dari impor.
Namun Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, justru khawatir yang terjadi malah sebaliknya mengingat kapasitas produksi bahan-bahan pangan di Indonesia sampai saat ini bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.
Tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi bahan-bahan pangan, maka program ini kemungkinan besar pada akhirnya akan bergantung pada impor.
"Dengan kondisi sekarang saja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan harian. Susu, ikan, daging kita masih impor. Beras dalam kondisi sekarang pun berat juga, untuk konsumsi normal saja morat marit,” kata Said.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia pada 2023 susut menjadi 30,89 juta ton. Sedangkan angka konsumsinya mencapai 35,3 juta ton.
Hampir setengah dari kebutuhan daging sapi nasional sebesar 500.000 ton per tahun juga dipenuhi melalui impor.
Untuk komoditas susu segar, produksi dalam negeri hanya dapat memenuhi 20% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton pada 2022.
Belakangan ini pun, pemerintah mengimpor 600.000 ton beras untuk menutupi defisit produksi beras dalam negeri, yang telah mengakibatkan harga beras melonjak tinggi.
Situasi tersebut, kata Said, menggambarkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga program semacam ini tidak bergantung pada impor.
TKN memang sempat menyinggung untuk melibatkan 10.000 desa untuk memproduksi padi demi memenuhi kebutuhan program ini.
Selain itu, 20.000 desa akan dilibatkan untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur; penggemukan sapi serta usaha sapi perah; 2.000 desa nelayan untuk penyediaan ikan segar; dan ribuan desa lainnya untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah-buahan, dan bumbu masakan.
(Taufik Fajar)
