Kejar Target Penjualan Meterai Tempel, Pos Indonesia Jalin Sinergi dengan DJP
Ia yakin itu bisa membantu pencapaian target ini, misalnya, di Kepulauan Riau. Hal itu sudah dilakukan di sana. Ia percaya, di tempat-tempat lain juga ada. Bagaimana memperhatikan kewajiban terhadap pelunasan biaya meterai ini, yaitu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Ihsan juga menyoroti upaya-upaya memberikan edukasi kepada pemilik usaha dalam menjalani wajib pajak, terutama berkaitan dengan kewajiban meterai.
"Selain upaya-upaya yang sifatnya penindakan, pengawasan, dan seterusnya, sebetulnya yang ingin kami dorong adalah bagaimana edukasi terhadap wajib pajak-wajib pajak yang menjalankan usahanya. Tapi usaha itu terutang pihak meterai, itu jadi sangat krusial," katanya.
"Karena kami juga paham cakupan biaya meterai sangat luas. Seringkali, kadang mungkin 'nilainya' bisa masuk bisa masuk kantor mungkin enggak? Harus signifikan. Sementara cakupannya sangat luas,” ucapnya.
Menurutnya, kalau dilakukan upaya-upaya yang sifatnya ke pengawasan penegak hukum, coverage atau sumber daya yang dimiliki mungkin tidak bisa. Itu bisa menjadi salah satu pendekatan yang ia pikir sangat penting dilakukan.
Pada kesempatan itu, Ihsan juga berharap rakor ini bisa menghasilkan program-program kerja yang lebih baik lagi. Bahkan, bisa menambah perkembangan lebih baik ketimbang tahun lalu.
"Memperbaiki yang sudah kami lakukan pada tahun lalu yang memungkinkan kita semua di setiap regional, di setiap kantor bisa memenuhi ekspektasi maupun target penerimaan," katanya.
Kolaborasi Pos Indonesia dan DJP. (Foto: dok Pos IND)
VP Payment Pos Indonesia Yuda Pribadi menyampaikan bahwa produk meterai tempel yang dijual di PT Pos Indonesia (persero) adalah milik DJP.
“Jadi kita bersinergi terkait pengelolaan dan penjualan meterai di Kantorpos. Kita sudah melakukan beberapa strategi supaya penjualan yang dilakukan tahun lalu lebih meningkat di tahun ini,” tuturnya.
