Pihaknya berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM nasional melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) yang telah berjalan selama 16 tahun. Komitmen ini berangkat dari sejarah perusahaan yang awalnya juga berdiri dari sebuah UMKM, yakni toko kelontong.
“Dari 60 juta UMKM di Indonesia, masih ada sekitar 4 juta pedagang retail tradisional di seluruh Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Mereka hidup was-was karena begitu ada pelaku usaha yang lebih modern dan lebih kuat modalnya, ada ancaman untuk tutup,” ujarnya.
Pada awal tahun 2024, SRC memiliki jaringan yang mencapai lebih dari 250 ribu toko kelontong di seluruh Indonesia yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban dan bermitra dengan lebih dari 6.300 toko grosir yang tergabung bersama Mitra SRC. Dengan anggota sebesar itu, tambah Ivan, SRC telah memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi para pemilik toko, tetapi juga untuk masyarakat luas dan Indonesia.
Berdasarkan riset, omzet Toko SRC secara keseluruhan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp236 triliun atau setara dengan 11,4% PDB Ritel Nasional tahun 2022. Selain itu, para pemilik juga merasakan kenaikan omzet hingga 42% setelah bergabung menjadi Toko SRC.
Pendampingan yang dilakukan oleh mencakup aspek fisik toko dan rantai pasok, serta dukungan agar toko kelontong mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung UMKM Toko Kelontong. Senada dengan itu, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengatakan, Indonesia memiliki optimisme dalam penguatan peran UMKM yang dapat diakselarasi dari sisi literasi dan orkestrasi dari pemangku kebijakan.
“Untuk menuju negara yang makmur pada 2032-2034, perlu akselerasi pada penambahan jumlah UMKM sehingga secara agregat nanti mendapatkan produktivitas, selain itu perlu dilakukan akselarasi pada produktivitas UMKM itu sendiri,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun motivasi pada masyarakat Indonesia untuk ingin menjadi pelaku UMKM.
“Ini mesti dibangun dengan kebijakan pemerintah yang nyata dan konkret memberikan insentif-insentif pada seluruh warga negara untuk menjadi pengusaha. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya dengan bonus demografi Indonesia, pada 2032-2034 jumlah UMKM kita mencapai 83 juta, dan itu belum cukup, maka dengan akselerasi ini UMKM mesti sebesar 96-100 juta untuk menuju Indonesia Emas,” paparnya.
Tidak hanya itu, Supari menilai literasi juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.
“Kita mesti penetrasi untuk meningkatkan produktivitas, menggeser UMKM kita yang sekarang masih di level informal menjadi formal. Literasi yang paling dibutuhkan adalah literasi digital, yang tidak hanya pada pada perluasan pasar tetapi juga dari proses produksi, evaluasi, dan inovasi,” tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)