Ada 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik, Tak Dilayani Sampai Penyimpangan Prosedur

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:59 WIB

Ada 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik, Tak Dilayani Sampai Penyimpangan Prosedur

Ketua Ombudsman M Najih. (Foto: Okezone.com/MPI)

Sedangkan pada 2022, jumlah entitas 586, jumlah yang masuk zona hijau sebanyak 272 atau 46,42%, zona kuning sebanyak 250 atau 42,66 persen, zona merah sebanyak 64 atau 10,92%.

“Pada 2023, Ombudsman RI bekerja sama dengan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke 52 kabupaten/kota. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan Ombudsman RI dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik,” bebernya.

“Dari 52 kabupaten/kota telah terjaring sebanyak 4.592 partisipan baik yang melakukan konsultasi mengenai permasalahan pelayanan publik maupun peserta yang membuat pengaduan/laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” lanjut Najih.

(Feby Novalius)