Ada 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik, Tak Dilayani Sampai Penyimpangan Prosedur
Sedangkan pada 2022, jumlah entitas 586, jumlah yang masuk zona hijau sebanyak 272 atau 46,42%, zona kuning sebanyak 250 atau 42,66 persen, zona merah sebanyak 64 atau 10,92%.
“Pada 2023, Ombudsman RI bekerja sama dengan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke 52 kabupaten/kota. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan Ombudsman RI dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik,” bebernya.
“Dari 52 kabupaten/kota telah terjaring sebanyak 4.592 partisipan baik yang melakukan konsultasi mengenai permasalahan pelayanan publik maupun peserta yang membuat pengaduan/laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” lanjut Najih.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
