Di DPR, Dirut Pupuk Indonesia Ungkap Cara Distribusi Pupuk Subsidi 9,5 Juta Ton
Keputusan tersebut ternyata tidak memberikan keleluasaan kepada distributor pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani melalui kios.
“Ke depan ini tidak lagi dibagi per bulan sehingga penyaluran bisa fleksibel menyesuaikan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Selanjutnya, pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan update data petani pada RDKK menjadi setiap empat bulan sekali dari yang sebelumnya setiap satu tahun sekali. Oleh karena itu, Rahmad berharap perbaikan kebijakan ini dapat memastikan proses pendistribusian yang adil dan transparan.
”Kemudahan penyaluran sekarang sudah bisa cukup menggunakan KTP dan yang paling penting RDKK itu bisa diupdate setiap 4 bulan, kalau dulu setiap tahun kalau ada petani penggarap yang pindah ke lokasi lain updatenya itu baru bisa tahun depan, tahun yang kelewat sehingga tidak bisa menebus, jadi di luar peningkatan volume pupuk subsidi ada beberapa perbaikan yang kita kini bisa mempermudah dan bisa memastikan penyaluran mencapai 100%,” katanya.
(Feby Novalius)
