RUPST, BRI Insurance Tebar Dividen Rp118 Miliar
JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance membagikan dividen sebesar Rp118 miliar. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST).
Salah satu agenda utama dalam kegiatan RUPST adalah Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023. Dalam laporan kinerja keuangan Perseroan tahun 2023 dimaksud antara lain disampaikan bahwa secara umum kinerja keuangan Perseroan tahun 2023 mengalami banyak peningkatan yang signifikan dibandingkan kinerja kauangan tahun sebelumnya.
Angka-angka rasio kesehatan kinerja keuangan Perusahaan juga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang antara lain tercermin dalam angka-angka Loss Ratio, Profit Margin, Combined Ratio, Underwriting Yield, RBC dan BOPO. Di samping itu, pertumbuhan kinerja.
"Perseroan tahun 2023 yang signifikan juga tercatat pada premi bruto yang tumbuh 26,6%, laba bersih tumbuh 29,25% dan aset tumbuh 31,81%," papar Dirut BRI Insurance R. Budi Legowo, Minggu (5/5/2024).
RUPST tahun 2024 mencatat Laba Bersih Perseroan Hasil Konsolidasi tahun buku 2023 sebesar Rp483 miliar. Angka tersebut terdiri dari Laba Konvensional sebesar Rp474 miliar dan Syariah Rp9 miliar.
Dari Laba Bersih Konvensional disetujui 25% atau sebesar Rp 118 miliar sebagai Dividen Tunai. Sementara 75% atau sebesar Rp 355 miliar sebagai Saldo Laba (retained earnings).
Dalam agenda kegiatan RUPST memutuskan susunan Kepengurusan PT BRI Asuransi Indonesia yang baru adalah sebagai berikut:
* Komisaris Utama: Kris Hananto
* Komisaris Independen: Ayahanita. K
* Komisaris Independen: Benny Imam Syafii *)
* Direktur Utama: R. Budi Legowo
* Direktur Keuangan dan Operasional: Sony Harsono
* Direktur Teknik: Ade Zulfikar
* Direktur Bisnis: Recky Plangiten *)
* Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Heri Supriyadi
* Ketua Dewan Pengawas Syariah: Nilmayetti Yusri
* Anggota Dewan Pengawas Syariah: Abdul Ghoni
Jabatan kepengurusan Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
