BUMN Karya Absen Setor Dividen tapi Minta Modal Lagi
JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur absen menyetorkan dividen kepada pemegang saham di tahun ini. Sebaliknya perusahaan negara ini justru mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan jumlah yang fantastis.
Absenya BUMN karya terhadap dividen 2024 disebabkan keuangan perseroan yang masih dalam fase penyehatan. Selain itu, beberapa perusahaan juga membukukan kerugian hingga kuartal I-2024, dua diantaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. atau WSKT dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA.
“Kita tidak target dividen di (BUMN) karya karena kita tahu mereka semua sedang penyehatan, jadi tidak ada dividen dulu di karya,” ujar Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, ditulis Minggu (12/5/2024).
Meski belum dapat membagikan laba bersih atau return, terutama kepada pemerintah selaku pemegang saham mayoritas, BUMN karya malah didorong mendapat suntikan dana dengan nominal triliunan rupiah.
Bukan tanpa alasan, pengajuan dana jumbo itu didasarkan atas penugasan pemerintah terhadap BUMN karya untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis yang saat ini tengah dikerjakan.
Berdasarkan arsip pemberitaan MNC Portal, total PMN BUMN 2024-2025 yang diajukan Erick Thohir selaku Menteri BUMN kepada Komisi VI DPR RI mencapai Rp 57,84 triliun. Ada tujuh perusahaan yang diusul mendapat PMN 2024 dan 16 perseroan di 2025.
Dari jumlah perusahaan tersebut, beberapa diantaranya berasal dari lini bisnis konstruksi alias karya.
Adapun, pengajuan PMN BUMN di tahun ini mencapai Rp13,6 triliun dan bersumber dari cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2024. Sedangkan, usulan PMN 2025 sebesar Rp44,24 triliun.
Dengan begitu, selama dua tahun berturut-turut total PMN BUMN yang dimintakan ke negara mencapai Rp57,84 triliun.
Berikut rincian usulan PMN BUMN karya 2024-2025:
-PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebesar Rp 1,6 triliun yang bersumber cadangan pembiayaan investasi 2024. Selain itu, PMN 2025 senilai Rp13,86 triliun.
-PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau ADHI Rp 2,09 triliun di 2025.
-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA Rp 2 triliun
-PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PTPP Rp 1,56 triliun
(Feby Novalius)
