Utang Luar Negeri Indonesia Turun Dibayar Jokowi, Ternyata Ada Peran Investor Asing
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 mencapai USD398,3 miliar atau sekitar Rp6.492,2 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai USD404,8 miliar.
Posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat USD189,1 miliar, atau turun dibandingkan posisi Maret 2024 (USD192,2 miliar). Secara tahunan ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (yoy).
Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengungkapkan bahwa pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kontraksi tahunan sebesar 1,5 persen, setelah sebelumnya mencatat pertumbuhan 0,2 persen pada Maret 2024. Menurutnya, penurunan total ULN Indonesia ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada ULN pemerintah dan swasta.
“Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor non residen pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Erwin.
Erwin menyatakan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk mempertahankan kredibilitasnya dengan melakukan pembayaran pokok dan bunga utang sesuai jadwal, serta mengelola ULN dengan cara yang fleksibel dan oportunistik. Mereka akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jangka waktu pinjaman, mata uang, dan instrumen keuangan untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang paling efisien.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” ungakapnya.
Pada April 2024, Bank Indonesia juga melaporkan bahwa ULN swasta mengalami penurunan. ULN swasta mencatatkan posisi sebesar USD195,2 miliar, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai USD198 miliar pada Maret 2024.
“Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan lembaga non-keuangan (non financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,7 persen (yoy) dan 2,2 persen (yoy),” tuturnya.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia saat ini tetap kokoh karena dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
“Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen pada April 2024 dari 29,3 persen pada Maret 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN,” jelas Erwin
Di samping itu, Ekonom Indef Nailul Huda mengungkapkan penurunan ULN Indonesia tidak berarti bisa dimaknai positif. BI, kata Nailul mengatakan bahwa penurunan ULN pemerintah salah satunya disebabkan oleh investor asing yang menarik portofolionya dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah.
Menurutnya investor asing, terutama, belum sepenuhnya yakin dengan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah.
“Investor itu yang penting kan cuan (uang), ketika investor mencari keuntungan yang diinginkan mereka pasti mencari instrumen yang dia lebih cuan bagi mereka. Ketika suku bunga BI meningkat kemudian The Fed rate tidak turun, otomatis sebenarnya pasar SBN tidak menjadi menarik bagi para investor, terlebih ketika SBN (pemerintah Indonesia) oleh lembaga pemeringkat utang seperti Fitch Rating misalnya turun," ungkapnya.
Dia juga menyoroti penurunan ULN sektor swasta sebagai sebuah kejanggalan. Ketika berutang, sektor swasta biasanya akan fokus pada ekspansi dan investasi, namun kondisi bisnis yang sedang tidak menguntungkan saat ini mungkin menjadi alasan utama penurunan tersebut.
“Memang bisa dibilang kalau swasta mau ekspansi dia membutuhkan modal, ketika ada banyak investor luar yang ingin berinvestasi di sektor swasta di Indonesia itu pasti menunjukkan dunia usaha di dalam negeri baik. Jadi istilahnya swasta digenjot utang untuk bisa berekspansi,” katanya.
Sementara itu seorang ekonom Bank Permata Josua Pardede, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, ketidakpastian global, terutama situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih belum stabil, mendorong investor asing untuk mencari aset yang lebih aman untuk diinvestasikan.
“Tetapi kalau kita lihat situasinya, suku bunga global masih relatif tinggi sehingga pada saat tensi geopolitiknya masih dominan dan suku bunga masih relatif tinggi, memang ada kecenderungan investor asing akan shifting ke safe haven asset terutama USD. Makanya kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah itu dikategorikan sebagai utang,” ujar Josua.
Menurutnya, penurunan ULN di sektor swasta mencerminkan kurangnya ekspansi atau investasi yang agresif, yang disebabkan oleh tingginya suku bunga global dan ketidakpastian ekonomi saat ini.
Josua juga menyoroti perlunya pemerintah untuk memperhatikan rasio ULN yang menurun ini secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang.
“Kalau misalkan kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk menutupi APBN untuk belanja pemerintah bisa dipenuhi dengan pajak, artinya kita tidak perlu menerbitkan lagi global bond sehingga tidak tercatat, dan rasio ULN bisa turun lagi, dan itu sebenarnya bagus,” tegasnya.
Tetapi, jika pemerintah menghadapi situasi di mana pengeluaran cenderung meningkat namun penerimaan pajak terbatas, maka pemerintah harus tetap mengandalkan penerbitan utang. Josua menegaskan jika pemerintah berencana untuk mengambil utang tambahan di masa depan, struktur utang tersebut harus diperhatikan dengan baik.
Baca selengkapnya: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp6.492 Triliun, Kapan Bisa Lunas?
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
