Nikel-Timah Dipantau Ketat, Luhut Sebut Negara Bisa Raup Rp10 Triliun
JAKARTA – Komoditas timah dan nikel akan dipantau ketat dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). Dengan sistem tersebut, Menko Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap negara akan mendapat tambahan pemasukan sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun.
Demikian diungkapkannya dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024).
"Hari ini sudah diluncurkan, saya bilang ini bisa dapat berapa? Rp5 sampai Rp10 triliun, hanya royalti, tidak bicara pajak," jelasnya.
Luhut optimis, dengan masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara, para pengusaha dapat lebih tertib dalam berbisnis di sektor mineral.
Ia pun mengklaim, Simbara dapat mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal (illegal mining) dan penghindaran pembayaran penerimaan negara.
"Jadi, dia (kalau tidak patuh) oleh Bea Cukai, dia tidak bisa ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, tidak bisa. Sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini," tegasnya.
Menurutnya, kedisiplinan inilah yang akan dapat meningkatkan pemasukan negara.
"Tapi yang lebih penting bukan penerimaan, tapi kita untuk masalah lingkungan. Kita juga akan langsung kaitkan dan kemudian masalah pekerja. Jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur," tuturnya.
Dengan demikian, Luhut meyakini bahwa pekerja tambang yang berada di Indonesia akan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara asalnya.
Lebih lanjut, diakui Luhut bahwa perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menjadi cambuk yang mempercepat pengintegrasian mineral timah dan nikel ke sistem Simbara tersebut.
"Kejadian yang di korupsi yang di timah itu, dorong kami mempercepat proses ini," tukas Luhut.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
