Nikel-Timah Dipelototi Simbara, Tembaga hingga Emas Siap-Siap
JAKARTA - Pemerintah memperluas implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau Simbara.
"Hari ini kita melakukan launching yang kedua di mana sistem informasi mineral dan batu bara antar pemerintahan dan perbagai diperluas untuk komoditas nikel dan timah," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, melalui sistem ini, pemerintah bekerja secara rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan tentunya sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka.
"10 sistem disimplifikasi menjadi satu sistem 50 dokumen dalam hal ini dikoordinasikan satu pintu pengawasan terpadu dan juga untuk enforcement terhadap polisi-polisi spesifik seperti domestic market obligation," katanya.
BACA JUGA:
Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap Simbara dapat memberikan dampak posoitif, bukan hanya pada optimalisasi penerimaan negara tapi juga dalam mewujudkan ekoistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, sejatinya pada 2022 pemerintah memang telah melakukan launching Simbara untuk pertama kalinya. Namun pada waktu itu, Simbara hanya digunakan untuk menata usahakan dan menata kelolakan proses pengusahaan batubara.
Kemudian, lanjut Isa, Simbara kemudian menempuh perjalanan dan evolusi secara terus-menerus, kita melakukannya secara terencana dan sistematis.
Isa menuturkan, pada tahap pertama yaitu tahun 2021, integrasi difokuskan pada proses bisnis penjualan ekspor komoditas batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah LNSW, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Direktorat Jenderal Anggaran.
"Di tahap kedua, pada tahun 2022 telah dilaunch dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri," terang Isa.
