SPECIAL REPORT: Heboh Data 6 Juta NPWP Bocor
Arahan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan
Usai laporan ini, Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani bereaksi. Keduanya meminta agar dugaan kebocoran 6 juta NPWP diinvestigasi, khususnya untuk jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terkait adanya dugaan data NPWP yang bocor.
"Saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis 19 September 2024.
Sementara, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura - Klaten, Boyolali.
Menurut Jokowi, peristiwa kebocoran data juga terjadi di beberapa negara lain. Jokowi menambahkan, kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password ataupun banyaknya tempat penyimpanan data.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," kata Jokowi.
