"Karena kami tidak mau adanya korupsi di BUMN, atau paling tidak kita menekan korupsi. Nah di situ sebenarnya aturan-aturan Menterinya sudah mengikat, di mana jangan lagi anak cucu ikut tender, yayasan ikut tender, bahkan individu yang terafiliasi pada pimpinan perusahaan BUMN tersebut," katanya.
Selain itu, kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta juga harus melibatkan bank Himbara. Erick menyampaikan, Himbara berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Jadi ya ini sejalan, dan memang sejak awal Pak Jokowi juga mendorong konsolidasi karena itu ya kita buka selebar-lebarnya transformasi yang ada," ucapnya.
Sementara itu, Anindya mengatakan dunia usaha ingin lebih menjalin kerja sama dengan BUMN. Menurutnya, banyak proyek-proyek di BUMN yang bisa dikolaborasikan bersama Kadin.
Selain itu, Ia juga menyebut untuk bertukar informasi mengenai program-program investasi dari BUMN yang bisa melibatkan para pengusaha anggota Kadin.
"Intinya, bagaimana bisa membangun perekonomian lebih maju lagi, di jaman Pak Jokowi sudah luar biasa, di jaman Pak Prabowo mudah-mudahan bisa mencapai apa yang diniatkan sampai 8 persen. BUMN adalah suatu tokoh sentral dan mudah-mudahan dari swasta bisa jadi public partnership," kata Anindya.
(Taufik Fajar)