Buruh Minta UMP Naik 10% di 2025, Plt Menaker: Tunggu Saja
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Airlangga Hartarto buka suara perihal permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) 8 hingga 10 persen pada 2025 mendatang.
Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil pembahasan UMP 2025 ini hingga November 2024 sebagaimana siklus setiap tahunnya.
"UMP kan siklusnya di bulan November nanti jadi kita tunggu saja hasil daripada report dari BPS (Badan Pusat Statistik)," jelas Airlangga dikantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Sebelumnya, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengungkapkan salah satu yang langsung dibahas Airlangga usai menjabat sebagai Plt Menaker yaitu soal UMP.
Dikatakan Susiwijono, Airlangga ingin mendalami betul semua masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia termasuk perihal UMP ini.
Menko Airlangga telah memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan beberapa Dirjen di Kemnaker untuk membahas hal tersebut. Apalagi pembahasan dan penetapan upah minimum biasanya bakal dilakukan pada periode Oktober-November setiap tahunnya.
"Tadi kita diskusi dengan Pak Sekjen dan beberapa Dirjen mengenai kebijakan ketenagaankerjaan kita seperti apa, termasuk siklusnya setiap oktober november itu kan menetapkan upah minimum," jelas pria yang akrab disapa Susi itu.
(Taufik Fajar)
