Hal ini kemudian menjadikan Kemenkeu terus melakukan komunikasi apa program-program dari Presiden-Wapres terpilih dalam bentuk yang bisa diwadahi oleh APBN sehingga transisi tidak perlu lama dan disruptif.
"Sehingga momentum itu terjaga, inilah tema yang terus kami siapkan saat susun APBN 2025, transisi efektif keberlanjutan dan penguatan akselerasi dan APBN tetap terjaga baik," kata Menkeu.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang akan membantu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Postur APBN 2025 mencakup target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun, dan belanja negara Rp3.621,31 triliun. Defisit APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Untuk itu pembahasan di DPR sudah ada kesepakatan mengenai postur APBN kita dengan asumsi makro yang kadang-kadang 1 minggu sebulan sering berubah, tapi kita tidak bicara bulanan mingguan, tapi kita bicara medium term perkembangan ekonomi 5,2, inflasi di 2,5 persen, nilai tukar di 16 ribu, yield dari 10 tahun SBN kita 7 persen, harga minyak 82, lifting 605 dan lifting gas 1 juta 5 ribu barel," jelasnya.
Pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp121 triliun dalam APBN 2025 untuk melaksanakan program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win.
"Kami terus berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi presiden terpilih agar program-program quick win dari pemerintah baru 2025 dapat terakomodasi," ujar Sri Mulyani.
(Dani Jumadil Akhir)