Kenapa Prabowo Tak Bahas IKN di Pidato Perdana dan Rapat Bersama Menteri?
JAKARTA - Prabowo Subianto tak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Acara pelantikan Prabowo digelar pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.
Ada spekulasi bahwa IKN akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan baru, namun Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal IKN dalam pidatonya.
Pidato pertama Pak Prabowo Subianto focus pada beberapa isu strategis nasional. Beliau menekankan kemandirian dan keamanan pangan, transisi dan kemandirian energi, kesadaran anti-korupsi, pendidikan, kemiskinan, subsidi yang tepat sasaran, dan kepemimpinan yang patut dicontoh.
Pak Prabowo juga mengkritik praktik korupsi dan usaha bisnis di berbagai tingkatan. Ia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, sikap yang bijaksana, serta pentingnya demokrasi sipil di Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya menghindari permusuhan dan pelecehan serta membebaskan masyarakat dari ketakutan dan kemiskinan.
Pernyataan Prabowo Subianto pada pidato pertamanya yang tidak menyebut IKN dan telah menarik perhatian publik luas. Banyak politisi lain yang juga menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Menurut Raja Juli, mengatakan Presiden Baru memiliki rencana konkrit untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara dan tidak perlu mengumumkannya secara resmi dalam pidato pengukuhannya. Komarudin juga mengungkapkan begitu kuatnya prioritas Prabowo Subianto sehingga ia tidak secara spesifik menyebut Pembangunan IKN dalam pidatonya.
Hal ini juga didukung oleh Syafruddin yang mengatakan bukti nyata prioritas pembangunan IKN terlihat dari anggaran yang dialokasikan pada APBN tahun 2005. Ia menambahkan, bukti akan keluar meski presiden tidak mengucapkannya secara eksplisit. Meski isu IKN tidak disebutkan secara eksplisit dalam pidato pertanian tersebut, namun rencana pembangunan Ibu Kota Indonesia tetap menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Proses implementasinya diwakili oleh langkah-langkah konkrit dan anggaran yang disediakan untuk Pembangunan infrastruktur nasional.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
