Ternyata Ini Alasan RI Impor Beras 1 Juta Ton
JAKARTA - Alasan pemerintah Indonesia impor beras 1 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkap opsi impor beras 1 juta ton dikarenakan untuk menutup cadangan pangan hingga Februari 2025.
Arief mengatakan cadangan pangan tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah melakukan swasembada pangan via produksi dalam negeri. Kebutuhan opsi menambahkan impor satu juta ton beras adalah tindak lanjut dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produksi beras dalam negeri.
"Kemarin kan teman BPS juga menyampaikan bahwa untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan. Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahan satu juta ton," kata Arief saat ditemui selepas rapat koordinasi Kemenko Pangan di kantor Kementerian Kehutanan, dikutip Rabu (30/10/2024).
Namun demikian, dia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, produksi beras di akhir tahun hingga Februari, sering mengalami kekurangan.
"Satu juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa sampai melewati bulan Februari 2025. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu produksinya memang agak di bawah," jelas Arief.
Untuk itu, Arief mengatakan opsi penambahan impor beras satu juta ton tersebut, tetap tidak melupakan pada produksi dalam negeri.
"Tapi mana kala produksi dalam negeri dengan segala upaya, kan sudah lihat sendiri ya. Pak Mentan, Pak Wamen, timnya semua, kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri," katanya.
"Tetapi, projection dari BPS itu memang kurang. Jadi, memang kita harus ada cadangan. Itu saja sih penjelasannya," sambung Arief.
Sementara itu ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan negara tengah mempertimbangkan impor beras kembali sebesar 1 juta ton.
Mantan Menteri Perdagangan yang kerap disapa Zulhas itu menjelaskan, dirinya bersama kementerian terkait baru mendapatkan laporan saat rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan lembaga perihal program swasembada pangan 2028. Guna menutup kebutuhan beras hingga awal tahun 2025, Zulhas tidak menafikan Indonesia masih membuka opsi untuk impor beras tambahan.
"Ya, memang kita terhutang. Harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus bisnis to bisnis, karena India ini," terang Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan.
Menko Zulkifli Hasan menuturkan, pertimbangan ini masih dalam proses dikarenakan negara pengimpor, India, tengah dilakukan upaya transaksi secara Bussines to Bussines (B to B) lantaran adanya larangan kuota impor beras yang dibatasi.
"Karena India pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G to G, harus persetujuan parlement. Jadi rumit lagi, padahal kita butuhnya sekarang. Kalau itu berhasil, sebetulnya kita mungkin, kalau kurang pun, tahun depan kita lihat," tegas Zulhas.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
