Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

5 Juta Buruh Demo Tolak PPN Naik Jadi 12%, Perburuk Daya Beli

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:30 WIB
5 Juta Buruh Demo Tolak PPN Naik Jadi 12%, Perburuk Daya Beli
Buruh demo tolak kenaikan PPN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 juta buruh bakal melakukan demo dengan tuntutan menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN mendapat protes keras dari berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali buruh.

Rencana tersebut dinilai sangat menyengsarakan. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, rencana kenaikan PPN 12% akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal.

Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang mungkin hanya berkisar 1%-3% tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat.

Akibatnya, daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

“Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/224).

Said Iqbal melanjutkan, kebijakan ini tidak hanya melemahkan daya beli, tetapi juga berpotensi menambah ketimpangan sosial. Dengan beban PPN yang meningkat, rakyat kecil harus mengalokasikan lebih banyak untuk pajak tanpa adanya peningkatan pendapatan yang memadai.

Lebih jauh, dirinya menyebut, redistribusi pendapatan yang timpang akan semakin memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin, menjadikan beban hidup masyarakat kecil semakin berat.

"Bagi Partai Buruh dan KSPI, kebijakan ini mirip dengan gaya kolonial yang membebani rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak," ungkapnya.

Said Iqbal mengatakan, jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12% dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, pihaknya bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

"Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," tegas Said Iqbal.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement