Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengetahui siapa pemasang pagar sepanjang 30,16 kilometer itu. Nantinya dari hasil penyelidikan KKP akan dilaporkan ke DPR RI.
"Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4," kata Sakti di Pos AL Tanjung Pasir, Tangerang.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus meyakini ada internal Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam penerbitan hak guna bangunan (HGB) di area pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang.
"Tentu ini siapa yang berperan? Yang berperan tentu orang ATR/BPN dong. Karena yang mengeluarkan surat surat itu kan dari ATR/BPN," kata Deddy
Deddy memandang pemerintah bisa lebih mudah menelusuri siapa saja oknum yang terlibat dalam penerbitan HGB tersebut. Sehingga, ia berharap hasil penyelidikan itu bisa lebih cepat diumumkan.
(Feby Novalius)