5 Fakta Prabowo Efisiensi Anggaran Rp256 Triliun di APBN 2025
Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025.
Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.
4. Utang Jatuh Tempo
“Nah sekarang kita lihat di RAPBN 2025 ya, RAPBN 2025 utang jatuh temponya naik dua kali lipat jadi Rp850 triliun, ini akan berlanjut di 2026 sebesar Rp850 triliun lagi, terakhir di 2027 sebesar Rp850 triliun. Pendekatan anggaran kita cash basis jadi artinya berapa penerimaan berapa belanja sisanya dibayar oleh defisit hutang ya,” ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki.
Yanuar juga menjelaskan bahwa lonjakan beban utang akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo. Dalam sistem anggaran berbasis kas, pembayaran utang jatuh tempo harus ditutup melalui penerbitan utang baru, yang secara signifikan menyempitkan ruang fiskal untuk belanja lainnya.
“Problemnya adalah problemnya di 2025, 2026, 2027, belanja rutin kita naik karena hutang jatuh tempo kita naik tajam akibat dari COVID. Jadi, kalau kita lihat hutang kita, hutang kita net kenaikan terbesar itu terjadi di 2020,” jelasnya.
5. Program Makan Bergizi Gratis
Yanuar menilai, program andalan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), juga akan menghadapi tantangan pendanaan.
“Nah belanjanya naik karena hutan jadi artinya ruang untuk belanja rutin dan ekspansi fiskal harus ada yang mengalah ekspansi fiskal harus mengalah, ekspansi fiskal ini apa? Ya salah satunya soal bansos, belum (program) Pak Prabowo nama MBG,” tambahnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
