Singgung Harvey Moeis Jadi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Menkes: Kenapa Orang Sekaya Dia Dibayarin
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyinggung kasus Harvey Moeis yang ternyata terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
Hal ini, menurut Menkes, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dia menambahkan bahwa orang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar atau tagihan listrik yang tinggi tidak seharusnya mendapat subsidi PBI.
“Nah, cuma definisi miskinnya ini yang kita harus hati-hati. Contoh Harvey Moeis, contoh jangan terulang lagi lah. Kenapa orang sekaya dia, semampu dia dibayarin. Saya kan orang perbankan jadi banyak data gitu. Kan nggak cocok, orang disubsidi PBI baik oleh Pemda maupun oleh pemerintah pusat tapi punya kartu kredit misalnya Bank BCA atau Bank Mandiri limitnya Rp50 juta itu kan nggak cocok. Atau dia misalnya dibayarin PBI-nya gratis ini ya tapi KWH listriknya 2.400, ya mungkin sekarang sudah satu jutaan,” kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2/2025).
1. Perbaikan Data Penerima Bantuan
Sebagai langkah perbaikan, Menkes mengusulkan agar data penerima bantuan BPJS disinkronkan dengan data perbankan dan data pemakaian listrik, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama temen-temen BPJS tolong datanya di perbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya. Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 kWh dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” paparnya.
2. Subsidi Harus Tepat Sasaran
Menkes menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, dan bahwa perbaikan data adalah langkah penting agar subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Nah ini kan kita juga yang malu seakan-akan kita tidak bisa memanage datanya kita dengan benar. Hal-hal ini akan kita lakukan, kita diskusikan agar tarifnya itu benar diberikan ke orang yang benar,” katanya.
