Erick Thohir Upayakan Tak Ada PHK Pegawai Kementerian BUMN di Tengah Efisiensi Anggaran Rp115 Miliar
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengupayakan tidak ada pengurangan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN di tengah efisiensi anggaran. Anggaran BUMN 2025 kena pangkas Rp115,6 miliar. Anggaran Kementerian BUMN kini menjadi Rp161,9 miliar di 2025 dari pagu awal Rp277,5 miliar.
Hingga saat ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap menggunakan anggaran yang ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada," ujar Erick dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja dan insentif lain untuk pegawai belum bisa dinaikan tahun ini. “Jadi karena kita tidak bisa naikkan tunjangan kinerja dan lain-lainnya, ya kita proteksi fasilitas kepegawaian,” ujar Erick Thohir.
1. Anggaran Kementerian BUMN Kena Pangkas
Anggaran BUMN 2025 kena pangkas Rp115,6 miliar. Anggaran Kementerian BUMN kini menjadi Rp161,9 miliar di 2025 dari pagu awal Rp277,5 miliar.
Erick menyebut pagu awal anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar sangat rendah dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Dia merinci, anggaran tahun ini terdiri atas Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan program dukungan manajemen Rp197,4 miliar.
“Tentu pada saat ini kami tidak berpanjang-panjang pimpinan bahwa dari pagu anggaran awal itu Rp277,5 miliar, di mana terdiri Rp80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar program dukungan manajemen, jadi total anggaran Rp277 miliar,” ujarnya.
