O'Neil mengatakan bahwa dengan pelarangan tersebut, diperkirakan akan ada 1.800 properti per tahun yang tersedia untuk dibeli oleh warga negara Australia.
“Inisiatif-inisiatif ini adalah bagian kecil, tetapi krusial dari agenda perumahan kami yang luas, dengan fokus pada peningkatan pasokan dan membantu lebih banyak orang memiliki rumah,” ujar pernyataan bersama para menteri.
Perumahan menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan biaya hidup di Australia dan diprediksi menjadi isu utama dalam pemilu mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pemerintahan Buruh yang berhaluan kiri-tengah tertinggal dari oposisi konservatif utamanya.
Pemerintah Australia baru-baru ini mengesahkan reformasi perumahan, termasuk skema ekuitas bersama dan insentif pajak bagi pengembang, untuk mengurangi tekanan biaya serta mencapai target pembangunan 1,2 juta rumah baru pada 2030.
(Taufik Fajar)