THR Ojol Cair? Beban Keuangan Tambahan Bisa Berdampak Negatif ke Mitra Driver
JAKARTA - Mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri buka suara soal rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang didesak oleh para mitra driver ojek online (ojol) kepada perusahaan aplikator. Menurutnya, pemberian THR ojol ini berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Sebab itu, solusi yang tepat adalah pemerintah bisa memperkuat regulasi terkait dengan perlindungan sosial bagi para mitranya.
"Menekan perusahaan platform untuk memberikan THR tanpa dasar regulasi yang jelas bisa menjadi preseden buruk. Solusi yang lebih baik adalah memperkuat regulasi perlindungan sosial bagi gig workers, misalnya melalui jaminan sosial berbasis kontribusi," kata Hanif di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
1. Ojol Berbasis Kemitraan
Hanif Dhakiri mengatakan, ojol beroperasi dalam gig economy berbasis kemitraan, bukan hubungan kerja formal, sehingga tidak otomatis berhak atas THR.
"Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan tinggi pada platform, yang membuat hubungan ini lebih kompleks," katanya.
2. Beban Finansial Bisa Bertambah
Hanif Dhakiri mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi, beban finansial tambahan bagi perusahaan bisa berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif atau pengurangan mitra pengemudi. Regulasi yang terburu-buru dapat merusak keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja.
"Kebijakan populis tanpa kepastian hukum bisa menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy. Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis," katanya.
Tuntutan THR bagi ojol menunjukkan perlunya reformasi perlindungan sosial bagi gig workers. Pemerintah harus mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, bukan kebijakan jangka pendek yang berisiko bagi dunia usaha dan investasi.
(Dani Jumadil Akhir)
