KSP Pastikan Kebijakan Prabowo untuk Kebutuhan dan Keberlanjutan
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo didasarkan pada satu kebutuhan agar dapat berjalan efektif.
"Kebutuhan dari satu kebijakan itu pasti satu, enggak mungkin ada dua atau tiga atau empat kebutuhan dari kebijakan. Bahkan satu kebutuhan itu bisa diproyek dengan dua-duanya kebijakan," ujar Tenaga Ahli Madya KSP Muhammad Putra Hutama, dalam Sustainable Economic Development Expo 2025 di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (21/2/2025).
1. Kebijakan Kemiskinan
Dia mencontohkan, kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan yang mencakup pendataan masyarakat miskin, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur di daerah miskin.
"Satu kebutuhannya adalah untuk menurunkan kemiskinan. Jadi tidak mungkin tuh, tujuannya adalah program bantuan sosial, ternyata tujuannya macam-macam. Ada tujuannya untuk menurunkan kemiskinan, terus yang kedua, pengen meningkatkan jumlah yang lain-lain. Tujuannya itu justru malah sebaiknya akan tercapai," jelasnya.
2. Ada Aspek Politik dan Sosial
Selain aspek ekonomi, Hutama menekankan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan faktor lain seperti politik dan dampak sosial. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya melihat satu faktor akan sulit mencapai hasil yang optimal.
"Kalau untuk membuat sebuah kebijakan, itu juga harus memikirkan faktor politik. Juga harus memikirkan terkait dengan gimana dampak sosialnya," katanya.
