JAKARTA - Harta kekayaan Andre Rosiade di LHKPN yang kritik keras Ahok di rapat Pertamina. Sebelumnya Pertamina melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melontarkan kritik tajam terhadap mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi Pertamina pada Selasa, (11/3/2025) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut Andre menilai Ahok sebagai pahlawan kesiangan yang baru mengungkap berbagai dugaan korupsi di Pertamina setelah tak lagi menjabat. Menurutnya, jika Ahok benar-benar ingin membenahi tata kelola Pertamina, seharusnya dia mengambil tindakan sejak awal bukan setelah lengser dari jabatannya.
"Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak, apa yang dilakukannya? Ada gak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Gak ada kan!" ungkap Andre.
Ini bukan pertama kalinya Andre mengkritik Ahok. Pada 2020 lalu, dia bahkan pernah meminta Presiden Joko Widodo mencopot Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena dinilai sering membuat pernyataan kontroversial yang justru merugikan BUMN tersebut.
Di tengah kritiknya terhadap Ahok, harta kekayaan Andre Rosiade juga menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkan pada 28 Maret 2024 periodik 2023, Andre tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp31,48 miliar.
- Aset tanah dan bangunan senilai Rp16.600.000.000 atau Rp16,6 miliar
- Alat transportasi dan mesin senilai Rp5.220.000.000 atau Rp5,22 miliar
Harta bergerak lainnya sebesar Rp4.250.000.000 atau Rp4,25 miliar
- Kas dan setara kas sebesar Rp5.412.500.000 atau Rp5,41 miliar
- Tidak memiliki utang yang tercatat dalam laporan LHKPN
Sebagai anggota DPR RI, Andre dikenal aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama di sektor BUMN. Kekayaannya pun kerap dibandingkan dengan pejabat lain yang juga memiliki jabatan strategis.
Pernyataan Andre dalam rapat Pertamina menuai beragam respons dari publik. Beberapa pihak mendukung kritiknya terhadap Ahok, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas di tubuh Pertamina. Namun, ada pula yang menilai bahwa perdebatan ini lebih bernuansa politik ketimbang upaya nyata untuk memperbaiki BUMN tersebut.
Sementara itu, publik juga mempertanyakan apakah Andre memiliki solusi konkret untuk memperbaiki tata kelola Pertamina atau hanya sekadar melontarkan kritik tanpa tindakan lebih lanjut.
(Feby Novalius)