Pasar Modal, Krisis Politik Ekonomi dan Kebijakan
Kondisi fiskal dan perilaku kebijakan melenceng, agresif kurang berdasar faktual, defisit anggaran melebar, penerimaan pajak seret dan banyak lkgi program pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian pelaku pasar.
Kebijakan terhadap APBN, yang sudah buruk pada pemerintahan sebelumnya, kita melihat dicabik-cabik dengan pola komando, bukan proses demokrasi ekonomi yang transparan, terbuka, dan masuk akal. Ketidakpercayaan terhadap APBN adalah juga penyebab dari ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah.
Masalah utang yang dikritik publik selalu mendapat reaksi yang “denials” dan meremehkan masukan-masukan teknokratgis dari ekonomi, ahli dan pengamat. Defisit penerimaan APBN yang diumumkan terlambat juga memperjelas bahwa pengelolaan APBN tidak pruden.
7. Faktor APBN
Faktor APBN dan kebijakan fiskalnya sangat penting dicermati. Faktor ini seratus persen adalah politik dan diputuskan secara politik. Pasar melihat kebijakan fiskal yang sekarang dilihat sebagai faktor yang membahayakan.
Prosesnya, perilaku politik kebijakannya dan angka-angka yang keluar dari proses kebijakan tersebut, pasar melihat hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Investor memilih menarik diri lebih dini daripada menghadapi resiko besar modalnya ambles.
8. Sumber Masalah
Sumber masalah sangat jelas dan terang benderan, tinggal pemerintah apakah akan membuka diri untuk perbaikan. Jika tidak dampaknya jelas, kepercayaan pasar aka terus merosot, investor terganggu untuk investasi di Indonesia.
Investor, baik asing maupun domestik, akan bersifat menunggu dan tidak akan investasi dulu, yang berarti investasi ajan sementara atau berlanjut stagnan. Modal yang ada bisda keluar dan menggerus likuiditas, yang pada gilirannya akan menekan rupiah menekan nilai tukar rupiah.
9. Sektor Riil
Sektor riil, terutama sektor industri untuk program hilirisasi sudah pasti akan mengkerut untuk mendapatkan dana. Akan terjadiu keterbatasan akses pendanaan.
Emiten yang berencana menggalang dana melalui pasar modal (IPO, rights issue) kemungkinan menunda aksi korporasi karena valuasi yang melemah. Sektor riil tidak akan mendapat kucuran dana yang cukup. Apakah bisa mencapai pertumbuhan 8 persen seperti janji kampanye? Lupakan dulu mimpi ini, pemerintah perlu bergandengan dan berbaik kebjakan dengan pasar.
Ditulis oleh Didik J Rachbini Guru Besar dan ekonom senior INDEF
(Taufik Fajar)
