Siapa Pemilik Fairmont Jakarta, Hotel Mewah yang Jadi Tempat Rapat DPR Bahas RUU TNI?
Adapun Direktur Utama Plaza Senayan atau Presiden Direktur PT Senayan Trikarya Sempana adalah Kazuhito Shibuya yang saat ini masih aktif menjabat. Lebih lanjutnya terdapat pula Direktur Perencanaan Perusahaan PT Senayan Trikarya Sempana yaitu Tetsuya Koizumi yang sudah menjabat sejak Februari 2023.
Sebagai informasi tambahan, hotel bintang lima ini diresmikan pada tahun 2015 yang terdiri dari 33 lantai dan 488 kamar hotel dan suite. Berikut rinciannya ialah kamar Fairmont Room, Deluxe Room, Fairmont Suite serta kamar dengan kategori Fairmont Gold yang langsung terhubung dengan akses eksklusif ke Gold Lounge di lantai 21.
2. Kontroversi Rapat DPR RI di Fairmont Jakarta
Rapat DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 14-15 Maret ini menjadi viral usai diketahui bahwa poin pembahasan yang dibawa pada rapat saat itu adalah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang diduga kuat jika RUU TNI disahkan maka bisa mengembalikan dwifungsi ABRI.
Selain karena pembahasan yang banyak ditentang oleh masyarakat, rapat tersebut juga menjadi viral usai dilakukannya secara tertutup bahkan tidak dilaksanakan di gedung DPR RI. Tak hanya itu, rapat tersebut juga dikritik lantaran ketika banyaknya Kementerian dan Lembaga yang sedang melakukan pemangkasan anggaran, tetapi DPR RI melakukan rapat secara mewah di hotel bintang lima.
Lebih lanjutnya, dalam RUU TNI tersebut dijelaskan bahwa nantinya prajurit TNI akan mendapatkan jabatan di lembaga sipil. Berikut ini adalah rincian 16 Kementerian dan Lembaga yang telah final usai dirundingkan oleh Komisi 1 DPR RI.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian Pertahanan
Sekretariat Militer Presiden
Badan Intelijen Negara
Badan Siber Dan/Atau Sandi Negara
Lembaga Ketahanan Nasional
DPN
Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
Badan Narkotika Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Terorisme
Badan Keamanan Laut
Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)
Mahkamah Agung
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
(Taufik Fajar)
