JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Semua program prioritas yang telah dirancang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Konsultasi Regional (Konreg) 2025 guna membahas pemrograman infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026.
"Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian PU menetapkan 'PU608' sebagai strategi utama pembangunan infrastruktur PU 2025–2029, meliputi efisiensi investasi dengan target nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8% per tahun," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jumat (9/5/2025).
Dody menyatakan bahwa Kementerian PU memegang porsi terbesar dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dia menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap proyek infrastruktur yang dijalankan.
“Jika efisiensi Kementerian PU berada di atas 6, maka ICOR Indonesia juga akan berada di atas 6. Oleh karena itu, saya canangkan target utama Kementerian PU, yaitu ICOR kurang dari 6,” ungkap Dody.
Kementerian PU juga terus mendorong swasembada pangan dengan pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta penerapan teknologi IPHA. Selain itu, peningkatan konektivitas terus digalakkan melalui proyek strategis seperti Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol IKN. Pemerintah juga memperluas akses air minum aman dan sanitasi melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan fasilitas pengelolaan limbah terpadu.
Terkait ketahanan energi, Menteri Dody menjelaskan bahwa pembangunan bendungan tidak hanya untuk penyediaan air bersih, irigasi pertanian, dan pengendalian banjir, tetapi juga diintegrasikan untuk menghasilkan energi terbarukan. “Optimalisasi bendungan sebagai sumber energi terbarukan merupakan komitmen kami untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target bauran energi bersih,” tambahnya.
Menteri Dody juga mengungkapkan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni melalui pendidikan, terutama pembangunan Sekolah Rakyat. “Melalui Sekolah Rakyat, diharapkan dapat menuju kemiskinan 0%, karena upaya yang paling efektif dan efisien mengurangi kemiskinan adalah melalui pendidikan,” jelasnya.
Pada Tahap I, terdapat 65 Sekolah Rakyat yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PU, dengan target selesai pada Juni 2025 dan siap digunakan pada Juli 2025. Sementara itu, pada Tahap II, sebanyak 135 lokasi telah disurvei dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Menteri Dody menambahkan bahwa Konsultasi Regional (Konreg) 2025 menjadi forum yang sangat berharga. “Tidak hanya untuk menyiapkan rencana ke depan, tetapi juga untuk melihat kualitas dan konektivitas pekerjaan kita di tahun-tahun lalu,” pungkasnya.
Iqbal Dwi Purnama
(Feby Novalius)