Menurut Gus Ipul, penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun. Dengan begitu, penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Sementara, ada sebanyak 45% penyaluran bansos PKH dan sembako yang tidak tepat sasaran.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” paparnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.