3 Fakta 30 Ribu Pekerja di Indonesia Kena PHK hingga Ada 3,6 Juta Lapangan Pekerjaan Baru
JAKARTA - Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia belum berhenti. Data terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah PHK telah mencapai lebih dari 30 ribu orang hingga awal Juni 2025. Jumlah ini meningkat dari data per 20 Mei sebesar 26 ribu pekerja.
"Data terakhir 26 ribu ya terakhir, saat ini sekitar 30 ribu, sampai minggu pertama bulan Juni," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri di kantornya, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.
Namun, dirinya belum merinci sektor usaha mana saja PHK tersebut berasal. Saat ini proses pendataan masih dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemnaker. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut akan ada lebih 3,6 juta lapangan pekerjaan baru dari program pemerintah.
Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta 30 ribu pekerja di Indonesia kena PHK hingga ada 3,6 juta lapangan pekerjaan baru, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
1. Menaker Waspadai Gelombang PHK
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mewaspadai gelombang PHK imbas konflik geopolitik di Timur Tengah. Sebab dampaknya akan menyeret perekonomian global hingga nasional, sehingga berdampak pada potensi PHK.
Menaker mengatakan, industri yang berorientasi ekspor atau impor akan menerima dampak lebih dalam dari adanya konflik tersebut. Namun demikian, telah disiapkan beberapa upaya untuk mengurangi dampak terjadinya gelombang PHK.
"Tentu ini akan berdampak pada industri yang ekspor ke luar negeri, karena kondisi geopolitik akan berdampak pada ekonomi secara global. Kita sudah punya grand desain untuk mitigasi PHK," ujarnya dalam konferensi pers di Kemnaker.
2. Penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Yassierli menjelaskan beberapa langkah sudah disiapkan untuk memitigasi adanya gelombang PHK imbas konflik geopolitik yang memanas. Misalnya penguatan program JKP, yang mana didalamnya termasuk pemberian pelatihan, bantuan tunai, hingga fasilitasi untuk akses lowongan pekerjaan baru.
"Kita sudah punya grand design, untuk mitigasi PHK, bagaimana kemudian program yang sifatnya spesifik, kita sudah punya JKP, yang dari awal tahun 2025 sudah kita pastikan teman yang di PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Di situ ada terkait dengan bantuan tunai, pelatihan, dan kemudian fasilitasi lowongan kerja yang baru," lanjutnya.
Yassierli menambahkan pihaknya juga intens untuk berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah dan lintas Kementerian untuk mendeteksi adanya sinyal PHK imbas adanya pelemahan ekonomi akibat konflik.
"Temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respon bersama-sama, karena ujungnya di hilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Sebelumnya, dirinya menyatakan kementeriannya memakai data penerima jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja per Juni 2025. Data dari JKP Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dipilih karena diyakini lebih jelas dan menunjukkan situasi di lapangan.
"Kami akan pakai data dari JKP mulai bulan Juni, berarti mulai sekarang ya. Jadi, kami tidak lagi menggunakan data dari laporan dinas. Itu hanya sebagai pembanding," kata Yassierli.
3. Ada Lebih 3,6 Juta Lapangan Pekerjaan Baru
Meski masih ada gelombang PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, akan ada lebih dari 3,6 juta lapangan pekerjaan baru dari program-program pemerintah. Total pekerjaan baru itu dikontribusikan dari adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, pembentukan koperasi merah putih, hingga program padat karya.
Yassierli merinci, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan akan ada 30 ribu satuan penyalur makan bergizi. Setiap satuan menyerap diperkirakan hingga 50 orang pekerja, sehingga totalnya tersedia 1,5 juta lapangan kerja. "Ada sekitar 30 ribu satuan penyalur makan bergizi gratis, kemudian satuan itu 50 orang pekerja, 1,5 juta pekerja," ujarnya.
Selain itu, Yassierli menjelaskan lewat program Koperasi Desa Merah Putih juga akan banyak menyerap tenaga kerja baru. Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia, adapun total serapan tenaga kerjanya diperkirakan tembus 2 juta orang.
"Kemarin kami silaturahmi ke Kementerian Koperasi akan ada 80 ribu koperasi merah putih, dan kemudian estimasi itu akan menyerap hampir 2 juta pekerja secara total," sambungnya.
Selain itu, program padat karya di Kementerian PU yang pada tahun 2025 ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 138 ribu orang, dengan alokasi anggaran total sebesar Rp2,5 triliun.
Pada tahun 2025, program padat karya akan disalurkan melalui unit teknis di lingkungan Kementerian PU meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 8.000 lokasi. Kegiatan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk mendukung sektor pertanian dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
Selanjutnya infrastruktur permukiman melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 299 lokasi, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 463 lokasi, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 301 lokasi.
Kemudian juga pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 53 lokasi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dengan menjangkau 10 lokasi. "Terkait lapangan kerja, ada juga program-program yang sifatnya padat karya, kemarin kita Ratas (rapat terbatas), akan ada 200 sekolah rakyat di targetkan, dan akan ada renovasi dan seterusnya," kata Yassierli.
Selain itu menurutnya, ada program ketahanan pangan hingga hilirisasi yang tengah dikerjakan oleh Pemerintah. Harapannya lewat program ini mampu menyerap tenaga kerja lebih besar untuk masyarakat. "Terakhir bagaimana kita memperluas lapangan kerja dari kawasan industri yang sudah ada," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
