Duit Bansos Dipakai Judi Online, Kepala BP Taskin: Itu Salah Satu Kritik
JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menanggapi fenomena masyarakat yang menggunakan uang bantuan sosial (bansos) untuk modal bermain judi online.
Budiman menilai fenomena tersebut wajar saja terjadi karena masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan bantuan-bantuan langsung dari pemerintah. Menurutnya, berdirinya BP Taskin bertujuan mengatasi kemiskinan dengan cara yang tidak instan, bukan sekadar memberikan bantuan langsung.
"Itu (bansos digunakan untuk judol) adalah salah satu kritik. Karena itulah Pak Prabowo membentuk BP Taskin, agar pendekatan pengentasan kemiskinan tidak sekadar memberikan pelampung (bansos)," ujarnya saat ditemui usai acara Rapat Kerja Nasional POROZ (Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat) di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Lebih lanjut, Budiman menganalogikan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan uang secara instan alias “pelampung” saja. Menurutnya, pemerintah juga harus membenahi aspek-aspek fundamental seperti pembukaan lapangan kerja yang diibaratkan sebagai “perahu” agar masyarakat bisa sampai pada pulau kesejahteraan.
"Pengentasan kemiskinan tidak hanya sekadar memberikan pelampung. Karena banyak juga yang sudah diberi pelampung, tapi ketika saatnya naik ke perahu, mereka terlalu nyaman. Tapi itu wajar. Karena mau naik dari pelampung ini, perahunya mana? Pulau kesejahteraan ini masih jauh," kata Budiman.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan temuan adanya 571 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk bermain judi online (judol).
Temuan ini berdasarkan adanya kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara penerima bansos dan rekening yang digunakan untuk judi online.
"Ya, kita masih dalam proses, baru dari satu bank. Jadi kita cocokkan NIK, ternyata memang ada penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu sekitar 500 ribu sekian," katanya di Kompleks DPR RI, Kamis (10/7/2025).
(Feby Novalius)
