JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik pengoplosan beras oleh sejumlah produsen. Berdasarkan hasil investigasi terbaru, sebanyak 212 merek beras di 10 provinsi diduga telah dioplos dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.
Investigasi Kementan yang dilakukan pada 6–23 Juni 2025 mencakup pengujian terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang beredar di pasaran. Sampel terdiri dari beras premium dan medium yang dievaluasi berdasarkan kadar air, persentase butir patah, derajat sosoh, dan parameter mutu lainnya.
Hasilnya menunjukkan:
85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu
88,24% beras medium tidak memenuhi standar SNI
95,12% beras medium dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)
9,38% beras memiliki berat tidak sesuai kemasan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara teliti melalui 13 laboratorium di seluruh Indonesia mengingat sensitivitas isu ini.
Kementan memperkirakan praktik pengoplosan ini merugikan konsumen secara masif. Konsumen beras premium diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp34,21 triliun per tahun, sementara konsumen beras medium merugi sekitar Rp65,14 triliun. Total potensi kerugian konsumen mencapai Rp99 triliun per tahun.
“Mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya pun tidak sesuai. Ini sangat merugikan,” kata Amran dalam konferensi pers, Kamis (26/6/2025).
Amran menyebutkan, beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga diduga turut dioplos. Kios hanya menampilkan sekitar 20 persen beras SPHP, sementara 80 persen sisanya dicampur menjadi beras premium untuk dijual dengan harga lebih tinggi.
“Kalau 1 juta ton beras SPHP dioplos dan naik Rp2.000 per kilogram, negara bisa rugi Rp2 triliun per tahun,” ujar Amran.
Dia juga menyayangkan distribusi SPHP yang masih dilakukan saat panen raya yang seharusnya dihentikan sementara untuk menjaga kestabilan harga.
Satgas Pangan Polri telah memeriksa empat produsen besar yang diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan:
Wilmar Group
- Sania
- Sovia
- Fortune
- Siip
Food Station Tjipinang Jaya
- Setra Ramos
- Beras Pulen Wangi
- Food Station- Setra Pulen
PT Belitang Panen Raya
- Raja Platinum
- Raja Ultima
PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group)
- Ayana
Pihak PT Sentosa Utama Lestari (anak usaha Japfa) menyatakan bahwa mereka selalu menjalankan operasional sesuai standar mutu dan regulasi. Kepala Divisi Unit Beras PT SUL, Carmen Carlo Ongko, menegaskan bahwa pengawasan internal dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
Meski begitu, PT SUL menyatakan belum menerima hasil akhir pemeriksaan dan tetap terbuka terhadap evaluasi yang dilakukan pihak berwenang.
Menteri Pertanian menyatakan bahwa daftar 212 merek beras yang terbukti bermasalah akan diumumkan ke publik secara bertahap. Data tersebut telah diserahkan kepada Kapolri, Satgas Pangan, dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.
“Kami harap masyarakat memperhatikan merek-merek yang diumumkan agar tidak tertipu di pasaran,” kata Amran.
(Dani Jumadil Akhir)