Sementara itu, Direktur Bisnis Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Ryanto Wisnuardhy menekankan aspek keberlanjutan program. Gerakan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara merata melalui infrastruktur distribusi PTPN yang tersebar di wilayah kerja di Indonesia.
"Kami mengoptimalkan 300 titik strategis termasuk perkebunan dan pabrik untuk memastikan akses pangan terjangkau tetap berjalan berkesinambungan, terutama bagi masyarakat di sekitar kebun," katanya.
Pemerintah menjamin beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bukan oplosan. Beras tersebut merupakan beras medium yang mutu dan takarannya sesuai dengan yang tertera pada kemasannya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, beras SPHP yang disalurkan BUMN pangan seperti Bulog tidak mungkin dioplos. Alasannya, penyaluran merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ini plat merah semua, nggak berani (mengoplos). Ini Bapak Presiden perintahkan, nggak berani. Aku saja tidak berani. Apalagi ini beliau-beliau. 1,5 juta ton sesuai standar, beras SPHP ini sesuai spek yang ada di kemasan," kata Mentan Amran saat meninjau peluncuran program pangan murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.